.

Ada yang menarik di kepengurusan Pemprov IMI Jatim, sejak dinakodhai Bambang Haribowo arek Suroboyo asli itu. Di 2019 ini, ada penilaian per-semester yang dicatatnya dalam note androidnya. Berdasar dari hasil rapat konsolidasi para pengurus yang terbagi pengawas, pimpinan, RC hingga promotor penyelenggara di setiap hari selasa di mabes Pemprov IMI Jatim Jl. Raya Manyar 63, Surabaya (Komplek Ruko Manyar Mas Kav 27, Surabaya).

Ini hebatnya Bambang, tetap memberi perhatian sepenuhnya terhadap rider dan tim-tim balap. Kadang keputusan yang diambilnya terbilang monohok, saat menurutnya dinilai benar dan rasional.

Memasuki semester 2 ini, Bambang lagi serius memantau perjalanan dan perkembangan Mini GP. Jumlah rider dari sisi mutualisme bisa dijadikan kontribusi tambahan untuk penyelenggara, membuat even terjaga sehat.

Tapi, dari perjalanan lombanya mulai tak terkontrol, hingga memancing pro kontra. Saya kurang setuju, ketika jumlah pit crew yang ada di sirkuit terlalu berlebihan, sebab perjalanan race menjadi ricuh. “Menurut saya, biarkan rider berlaga professional sesuai dengan kemampuanya, ”urai Bambang.

Pembandingnya, bisa meninjau kelas special engine 50 cc saat tarung di kejuaraan level nasional. Saat scrutenering kelas special engine 50 cc, crosser, aparerl komplit berserta kuda besinya diperiksa detail oleh petugas mengenai kelayakan dan safetynya.

Hingga saat scrutenering, crosser tadi diuji kemampuan fisiknya untuk merobohkan dan menegakan kembali kuda besinya. Termasuk saat menstarter, tak boleh dibantu. “Crosser dituntut bisa untuk melakukanya sendiri, ”tambah Nyoman Biro Olahraga Motocross Pemprov IMI Jatim.

Kesimpulanya, totalitas segala sesuatu di sirkuit crosser atau rider yang boleh berperan dengan pengoperasian kuda besinya. “Termasuk Mini GP, ditinjau dari usia sama-sama belia kisaran 10 – 12 tahun plus minusnya, kemampuan fisik otomatis setara, sehingga layak untuk disosialisasi bersama, ”yakin Nyoman.

Kalau pingin mengkadernya professional sejak dini, saat ini kesempatanya. Mohon untuk pengertianya. Misal even berikutnya di kelas Mini GP total pit crew dibatasi, tak perlu protes. “Paling ideal, total pit crew entah manajer atau orang tuanya, kita batasi hanya 1 wakil yang boleh masuk sirkuit, ”tegas Bambang.

Dengan catatan pit crew atau siapapun wakil yang masuk di sirkuit, tak boleh membantu dalam pengoperasian kuda besi rider Mini GP. Kalaupun sistem staternya rotary tarik, pit crew hanya boleh memegang kuda besi. Untuk menghidupkan sampai menstaternya adalah tugas rider itu sendiri. Hal ini akan kita sampaikan saat briefing, sebelum even berlangsung.

Bagaimana saat accident ? Racing Comite yang akan bertanggung jawab, dalam hal ini marshal yang berada di titik strategis atau dekat dengan titik accident. “Aturan dan kebijakan baru ini tolong ditinjau dengan pikiran yang jernih dan tetap mengedepankan azas sportivitas demi membangun mental dan skill rider lebih professional, ”detail M. Taufik Ketua Bidang Olahraga Motor Pemprov IMI Jatim.

Sisi lain yang tak kalah serunya, adalah munculnya pernyataan sikap beberapa rider, pit crew, mekanik sampai manajer, yang baru saja mewarnai perjalanan kejurprov road race Jatim 2019. Ketidak puasan soal nominal hadiah, yang menjadi pemicunya. Hal ini jelas tak sebanding dengan proses dan perjuangan usaha tim-tim road race, saat membangun pacuan hingga menjadi juara.

Opini yang berkembang, peserta seakan dirugikan. Tapi, saat topik hadiah yang dinilai sangat minim tadi dikonfrontir ke Pemprov IMI Jatim, duduk permasalahan makin jelas dan mengemuka.

Pemicunya, soal toleransi dan kebijakan yang diberikan pimpinan lomba saat even berlangsung. Hal ini terjadi saat quota rider dalam sebuah kelas yang dilombakan kurang memenuhi syarat dan dipaksakan tetap berjalan.

“Proses dan teknisnya, peserta dari tim road race menyampaikan nego dengan pimpinan lomba dan penyelenggara, berikut ketentuan nominal hadiah diluar aturan, ”terang Agung YZ Biro Olahraga Balap Motor Pemprov IMI Jatim.

Pembicaraan ini berada di rana toleransi, jelas tak lagi sesuai dengan aturan yang tertulis di buku aturan perlombaan. Sebentar, jangan emosi dulu. "Tapi, didalamnya ada sebuah kesepakatan yang dilontarkan dan disetujui bersama, "yakin Agung.

Banyak pertimbangan dijadikan latar belakang, seperti jarak basecamp jauh dengan lokasi hajatan dan sudah terlanjur datang, performa seting mesin motor lagi di posisi terbaik, tanggung jawab dengan sponsor, sampai alasan sebagai tambahan proses jam terbang mengasah skill.

“Latar belakang ini yang telak menjadi alasan paling mendasar dan tanggung jawab moral sebuah tim road race, ”pengamatan Didik "Kentung" Santoso pemuka balap Jatim asal Pare, Kediri yang lama absen dan kini balik lagi mengawal Rara Sadida putrinya.

Sampai disini memang rasional bisa di terima peserta dan penyelenggara termasuk pimpinan lomba, sama-sama memahami. Soal toleransi dan kebijakan nominal hadiah yang diberikan, juga beragam. Misal, peserta atau jumlah rider terhitung 5, sesuai kesepakatan nominal hadiah keluar 1.

Dari hasil rundingan yang manis dan persamaan nasib, biasanya hadiah tadi dibagi ke 5 rider, dengan catatan nilai nominal saling disepakati. Sampai disini, artinya sudah ada pembicaraan di awal. Kesepakatan ini sifatnya tak ada pakemnya. “Kadang total quota rider dibawah 10 tetap keluar 1 nominal hadiahnya, tapi ada tambahan Rp. 500 ribu bentuk dari kebijakan dan inisiatif penyelenggara, ”tambah Dwi Kusmantoro beken disapa Penceng yang suka bagi-bagi duit, toh tugasnya Waben.

Lebih jauh lagi, ketika quota rider jumlahnya 10 nominal hadiah bisa keluar 3. “Dan ketika meninjau aturan resmi perlombaan yang baku, sebenarnya nominal hadiah akan keluar 5 saat quota rider 15, ”kata Dwi.

Dan ketika bicara aturan resmi perlombaan seperti yang telah diprint di buku saku aturan perlombaan, disebutkan untuk juara 1 kelas MP1 dan MP2 akan diganjar dengan nominal hadiah Rp. 2,5 juta. Memang melegakan, pit crew bisa makan enak, biaya spare ringan, transport dan ongkos TOL tak jadi kendala.

Hanya saja, beragamnya berbagai kebijakan yang sudah dijalankan, sebagai bentuk pelayanan penyelenggara dan pimpinan lomba, tapi masih saja tak bisa diterima dengan baik dan dimengerti. “Maka, terhitung sejak berita ini diturunkan, tak ada lagi istilah toleransi atau menjalankan race, ketika dalam sebuah kelas total quota ridernya kurang, ”tegas Bambang.

Saya juga menghimbau dan menegaskan, bagi yang kurang puas atau tak terima bisa langsung melayangkan protes ke Pemprov IMI Jatim. Tapi, kalau sudah ada kesepakatan bersama, mohon untuk bisa dimengerti arti dari sebuah kesepakatan yang telah dijelaskan saat briefing dan nego berlangsung.

Manfaatkan elemen-elemen utusan Pemprov IMI Jatim di setiap even road race. Keluhan, kekurangan atau apapun tentang teknis dan sistem even yang lagi berlangsung, silahkan tanyakan sampai mengerti hingga akar permasalahan. “Manfaatkan video call buat teleconference, ”saran Bambang.

Sekali lagi, ketika quota rider, kurang memenuhi syarat, catat baik-baik ya, “Sudah tidak ada toleransi. “Saya tegaskan lebih baik dibatalkan, kalau jadinya justru memancing protes dan protes, ”argumen Bambang yang menambahkan untuk akumulasi point di kelas yang dibatalkan ini tetap berjalan tapi dinilai nol.

Saya justru akan lebih menghargai dan berterima kasih kepada insan tim road race Jatim, saat terjadinya krisis rider seeded ini ikut memberi solusi dan jalan keluar. Entah menawarkan sebuah kelas yang bisa diterima oleh tim-tim yang kebetulan sering dihadapkan pilihan tersulit tadi.

Misal kelas bebek 4 tak 150 cc tune up open, untuk mengakomodir rider seeded dengan pacuan mesin tegak injeksi dan tim yang masih bertahan dengan mesin tegak karbu atau bebek bore up, silahkan sampaikan.

Kalau memang kondisi di lapangan seperti ini, tetap akan kita perjuangkan ke pucuk pimpinan, terkait kelas baru yang justru aspiratif, sebagai supporting class bila perlu menjadi trade mark Jatim. “Harapanya, quota tetap terpenuhi dan nominal hadiah bisa keluar lebih rasional, ”bijak Bambang.   teks - foto : enea